MK Tolak Gugatan PT 20% PKS, HNW: Ini Mengecewakan

Jakarta

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah merevisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam hal ini, Revisi UU No 7/2017 perlu dilakukan terkait ambang batas presiden (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR. Menurutnya, revisi ini sebagai konsekuensi positif dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review yang dimohonkan oleh PKS dan Dr Salim.

“MK memang menolak permintaan uji materi PT 20% yang diajukan oleh PKS dan Dr. Salim. Tetapi dalam pertimbangannya, secara resmi MK menyatakan bahwa angka yang dibutuhkan PT memang perlu berbasis kajian ilmiah seperti yang diajukan oleh permohonan, yaitu PKS dan Dr. Salim, ” ujar Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS dalam keterangannya, Jumat (20/9/2022).

Adapun proposal ini disampaikan usai mencermati pertimbangan putusan MK yang mengapresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Dan dalam permohonannya, para pemohon (PKS dan Dr. Salim) mencontohkan kajian ilmiah dengan merujuk kepada teori Efektif Jumlah Partai Parlemen.

“Keputusan MK, ini mengecewakan karena tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali yang rasional, konstitusional, solutif dan berbasiskan kedudukan hukum yang jelas. Tetapi, ada ‘kemajuan’, yang bisa menjadi bekal bagi pembentuk undang-undang tentang Pemilu, untuk memperbaiki UU Pemilu sesuai spirit keputusan terakhir MK. Yaitu mengoreksi PT 20% berdasarkan kajian ilmiah,” imbuhnya.

Pria yang akrab disapa HNW ini menilai PT 20% tidak rasional, serta tidak berdasarkan kajian akademik memadai. Hal ini terbukti karena banyak pihak yang menolak karena menghambat hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan alternatif calon presiden terbaik.

Menurut HNW, PT 20% juga membatasi hak partai dan banyak tokoh bangsa yang potensial untuk maju ke Pilpres.

“Sehingga, Rakyat sebagai pemilik kepemilikan tidak memiliki banyak alternatif karena masyarakat hanya disodorkan calon yang sangat terbatas. Apalagi PT 20% itu 2 kali dipraktekkan dan menghadirkan di tengah-tengah Rakyat dan ekspansi yang luas dari Masyarakat,” katanya.

Terkait masalah ini, HNW menyebut UUD NRI 1945 tidak memberikan kebebasan sepenuhnya dengan menyebut aturan lanjutan dalam UU. Dan UU membuat yang sudah berlaku, namun tidak menimbulkan permintaan.

Bahkan sudah ada syarat misalnya adanya ketentuan ambang batas parlemen serta Partai bisa ikut Pemilu. Bahkan untuk Presiden tahun 2004 dan 2009 juga ada PT tapi hanya 15%. Itu semua berlaku dan tidak mendapatkan dari publik. Karena kehadirannya rasional dan ekstrim . Tapi menemukan yang mendapatkan pelanggan dari masyarakat luas adalah PT 20%, karena tidak rasional, dan terbukti menimbulkan keterkejutan di masyarakat. Dan membatasi secara ekstrim calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Hal yang memperhatikan dikoreksi, dan malah tidak dilanggengkan,” jelas.

HNW juga pemberitahuannya terkait dengan angka ambang batas yang terlalu ekstrim. Ia menilai angka ini justru mengurangi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

“Di sisi lain politik perlu menyadari tidak sepenuhnya sepenuhnya, tetapi ada aturan yang membatasi. Namun, hal tersebut harus proporsional dan tidak ekstrim seperti PT 20%. Ini yang harus menjadi referensi bagi DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki UU Pemilu, apalagi dengan adanya semangat baru yang dihadirkan oleh putusan MK yang terakhir itu,” ucapnya.

Oleh karena itu, HNW mengingatkan agar DPR dan Pemerintah sebaiknya memperhatikan saran dari masyarakat sebelum merevisi UU Pemilu. Dengan demikian, Pilpres ke depan dapat lebih berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang bermutu.

“Faktanya ada 67 pihak yang mendaftar sebagai pihak terkait dari permohonan materi di MK itu, walaupun MK tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pandangan hukum, tapi itu sudah cukup membuktikan antusiasme masyarakat untuk menerapkan dan menguji PT 20%,” ujarnya.

“Sebaiknya dalam pembahasan revisi UU Pemilu pasca keputusan MK yang terakhir, selain merujuk pada kajian ilmiah, partisipasi kanal perlu dibuka lebih luas oleh DPR dan Pemerintah, agar Kepemilikan Rakyat bisa benar-benar dihadirkan. Diharapkan Pilpres bisa lebih berkualitas baik dalam proses maupun hasilnya , agar demokrasi dengan Pemilu/pilpres, dapat dipercaya oleh Rakyat sebagai solusi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, demokratis, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sesuai ketentuan,” pungkasnya.

(ga/ga)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate ยป