Bawaslu Ingatkan KPU Lakukan Verifikasi Faktual Sesuai Prosedur

Jakarta

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan proses pengungkit faktual sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Mulai dari kepatuhan jadwal, lokasi pelaksanaan dan tata cara pengungkit faktual itu sendiri.

“Pasti pengawasan Bawaslu akan berdasarkan pedoman teknis KPU dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022).

Perlu diketahui, KPU baru akan melaksanakan pelaksanaan verifikasi faktual pada 15 Oktober hingga 4 November 2022 mendatang. Bagja juga meminta agar KPU bekerja sesuai prinsip dasar penyelenggaraan pemilu, yaitu adil, transparan, serta nondiskriminatif.

Dalam kesempatan yang sama, Bagja juga memberi masukan terhadap KPU. Di antaranya untuk mengklarifikasi keanggotaan ganda dalam Sipol.

“Jika sudah (diklarifikasi) ditinggalkan. Jika ada yang ditinggalkan. Namanya (verifikasi faktual) kan sampling bukan sensus,” ucap Bagja.

Dia juga meminta agar KPU melakukan verifikasi secara faktual tatap muka. Terutama terhadap sejumlah daerah yang masih memiliki keterbatasan akses internet.

“Yang susah akses internet datangi, atau dihadirkan di Kantor KPU atau kantor kecamatan, yang mempermudah,” kata Bagja.

Kemudian, Bagja juga meminta KPU untuk memberikan akses seluas-luasnya dalam pengawasan proses verifikasi faktual.

Dengan demikian saran kami membantu KPU untuk kemudian memberikan kepada KPU jika terdapat hal-hal di luar pedoman teknis dan PKPU, bahkan jika mau diskusi diantara teman-teman (Bawaslu daerah dan KPU daerah) silakan, tidak ada yang kemudian Bawaslu provinsi dan kabupaten kota halang-halangi bersama teman-teman KPU,” jelasnya.

(ain/dek)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate ยป